Masih Kurang Personil, BPBD Kuansing Lakukan Konsolidasi

Kuansing, Riau - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, baru saja terbentuk seiring dengan pelantikan pejabat eselon III, oleh Plt Bupati Drs. H. Suhardiman Amby, pada Jumat (14/5/22) lalu.

BPBD baru memiliki Sekretaris (Plt. Kepala BPBD) dan tiga Kepala Bidang, yakni Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Baca juga: Pantau Tonase Angkutan, Jaya S Monong Sosialisasi Ke Pengguna Jalan

" Saat ini yang sedang dilakukan adalah pembenahan kantor, karena menempati kantor eks Perpustakaan dan Arsip, yang setahun lebih tidak ditempati (Dinas Perpustakaan dan Arsip menempati gedung baru), jadi masih banyak yang harus dibenahi, " ungkap Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kuansing, Yulizar M, S.Sos. M.Si saat bincang bincang Minggu (29/5/22).

Menurutnya, Jika sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) memang sedang banyak kegiatan, tapi karena pejabat belum ada, baru dalam tahap konsolidasi terhadap personil dan pembenahan kantor.

Baca juga: Dirjen IKP Kominfo: Masyarakat dan ASN Harus Adaptif terhadap Transformasi Digital

" Karena belum ada pejabat yang defenitif, baru Plt maka perlu penataan personil, " ujarnya.BPBD perlu penambahan personil, 15 Aparatur Sipil Negara (ASN), dan lagi masih menunggu yang didrop sekitar 40 orang, untuk ditempatkan di seluruh bidang. 

Apa tidak perlu penambahan personil, menurutnya, memang perlu, saat ini sedang menunggu yang di drop, kabarnya ada sekitar 40 orang, " katanya.

Baca juga: Tony Rosyid: Jika Jakarta Bebas Banjir, Apakah Ibu Kota akan Tetap Pindah?

Dikatakannya, BPBD masih menangani yang bersifat darurat segala bencana. Kalau untuk bantuan bencana seperti banjir, kebakaran masih di Dinas Sosial (koordinasi dengan dinas sosial), dan Pemadam kebakaran berada di Satuan Polisi Pamong Praja.

" Namun demikian, kita akan minta bantuan pusat. Akan tetapi untuk dapur umum, dan darurat masih bisa dilakukan di BPBD. Dan apabila telah tersusun personil, baru bisa kita laksanakan sesuai tupoksinya, " tuturnya. (Replizar)***

Baca juga: Kemendikbudristek: Sebanyak 293.848 Guru Honorer Segera Diangkat Jadi Pegawai PPPK